HIPPMAMORO BICARA

MENEROPONG PILKADA KAB.PULAU MOROTAI DAN 
GERAKAN PEMBAHARUAN HIPPMAMORO

"Hino La Poma Polu, Hinolah Po Maju Berkarya, Hinolah Nanga Doku Posidiahi" 
(Podiki de porigaho), Rabu, 05 Oktober 2016

Relevansi kader HIPPMAMORO dan tangung Jawab Sosial. _Agen of Change and Social Control.

Himpunan pemuda pelajar mahasiswa morotai (HIPPMAMORO) Yogyakarta kini telah berusia 4tahun. Empat tahun adalah sejarah panjang HIPPMAMORO, meski tak selalu pasang, hasrat untuk terus di depan dan memberi yang terbaik tetap terus menggelora. Laksana motto ‘Hino la po maju' yang maknanya kuat dalam jiwa setiap kader HIPPMAMORO. Satu kata kunci yang menjadi mantra adalah ‘relevansi'. Oleh karena itu, pertanyaan terkait relevansi HIPPMAMORO dunia kemahasiswaan, kepemudaan dan pelajar dan perkembangan nasional maupun global selalu menjadi rujukan setiap sikap dan langkah organisasi ini.

Sikap untuk terus relevan bukan berarti sikap lemah hati dan permisif pada realitas. Melainkan sikap untuk menangkap semangat zaman, memberikan sesuatu dalam konteks ‘kekinian dan kedisinian' dalam koridor visi jangka panjang. Oleh karena itu, relevansi HIPPMAMORO memiliki kombinasi dari tiga unsur berikut: (1) pengetahuan atau keahlian, (2) idealisme, dan (3) pengetahuan yang mendalam tentang dinamika masyarakat atau lingkungan eksternal di kabupaten pulau morotai. Idealisme dan pengetahuan tentang kondisi masyarakat tanpa ditunjang keahlian akan bermuara pada frustasi. Keahlian dan pengetahuan tanpa idealisme akan mengarah pada pragmatisme. Sedangkan keahlian dan idealisme tanpa pengetahuan mendalam atas kondisi masyarakat akan  berbuah kemubadziran.

Satu hal yang patut kita syukuri, kita tidak pernah lelah berproses. Meski selalu ada banyak korban dan frustasi, Morotai show must go on.

Itulah fitrah dasar kita morotai. Suatu proses pencarian dan pembentukan jati diri. Karena morotai dimekarkan sebagai salah satu kabupaten kota di maluku utara yang lebih karena adanya tekad bulat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. SDA pulau morotai yang selalu digencar-genvar oleh investor asing untuk menanamkan modalnya dengan imbalan (fee) sehingga dapat mengeksploitasi hasil kekayaan alam pulau morotai. Bukan karena menolak atau mengusir investor asing untuk menanamkan sahamnya akan tetapi kami pemuda, pelajar dan mahasiswa yg terdidik sudah cerdas dalam milihat perkembangan pulau morotai yang akan datang dan dengan ikhlas dan usaha kami dapat mengelolanya dengan minimba ilmu ditanah wayang sebagai bekal kami dan dengan pemikiran yang matang atas proyek bernama Morotai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam halnya kami sangat tertarik untuk menggugat tentang ‘otentisitas'. Pokok persoalan yang relevan untuk kabupaten pulau morotai terlebih bangsa  Indonesia saat ini. Gema gerakan sosial pada tahun 2011 adalah gugatan pada otentisitas. Otentisitas adalah unsur rasional sekaligus spiritual yang terkait erat dengan keikhlasan. Keikhlasan menerima kekalahan, bukan seperti yang terjadi pada pemilukada kabupaten pulau morotai yang menang dikalahkan dan yang kalah di dimenangkan, tetapi Alhamdullah Tuhan maha adil. Prinsipnya pemimpin didunia harus mempunyai keikhlasan.
Pada kesempatan kali ini saya diingatkan oleh sebua artikel yang saya perna baca tentang biografi Mahathir Muhammad, pada saat masih menjadi Perdana Menteri, terkadang berkantor dengan menyetir kendaraannya sendiri yang sederhana dan tetap hidup secara bersahaja. Itulah bukti otentisitas. Kenyataan sebaliknya kita temukan pada pemimpin kita di daerah ini maupun di Indonesia yang berlomba-lomba membesarkan rumahnya, mengenakan baju yang mewah namun lupa mengurusi rakyatnya. Otentisitas adalah bukti pemerintahan dan pemimpin yang mengurus rakyatnya. sibuk mengurus dirinya sendiri. Berbagai persoalan bangsa dan derah seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan lain-lain adalah buah dari lemahnya getaran otentisitas pada bangsa dan daerah ini, terutama para pemimpinnya.
Kita menyadari bahwa tuntutan otentisitas adalah tuntutan yang berat dan karenanya mungkin tidak ada satu orangpun yang sempurna menjalankannya. Namun tidak boleh kita melemah untuk memperjuangkannya apalagi menganggap ketidak otentikan sebagai lumrah. Karena tiadalah bermakna apa yang kita ucapkan apabila menjauhi daripada kenyataannya. Tiadalah bermakna apa yang kita perjuangkan dengan kata-kata tanpa kita berusaha merealisasikannya dalam perbuatan dan tindakan.
Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, saya selalu menekankan makna HIPPMAMORO sebagai organisasi perjuangan dan kekeluwargaan dimana hal tersebut bermakna paling tidak dua hal. Pertama, bahwa HIPPMAMORO harus terus berjuang mempengaruhi ruang di daerah kabupaten pulau morotai apakah itu bernama komunitas, masyarakat, atau Negara dengan nilai-nilai idealisme yang diamanahkan dalam doktrin organisasi HIPPMAMORO. Dan kedua, bahwa kita harus otentik dengan nilai-nilai yang diperjuangkan tersebut. Misalkan, kita selalu mendorong wacana pemberantasan kebodohan, maka kita harus berusaha menjadi orang yang mampu terbebaskan dari kebodohan itu sendiri.
Semangat memberi yang terbaik untuk daerah ini, tak takut mencoba dan salah, serta optimisme Hinolah Pomaju Berkarya, kini kami rasakan menggelora dalam sanubari kader. Suatu spirit positif yang dibutuhkan bukan saja untuk kemajuan, namun juga peradaban. Spirit positif tersebut adalah aset berharga yang memungkinkan kader HIPPMAMORO bangga mengibarkan benderanya. Menjadikan alumni HIPPMAMORO tidak tertunduk lesu untuk mengaku sebagai alumni. Namun demikian, disana terdapat pertanyaan kritis, kemana energi besar ini harus disalurkan?
Di tengah kondisi kabupaten pulau morotai yang dibayang-bayangi krisis politik saat ini, yang di tandai dengan momentum pelaksanaan Pilkada di tahun 2017 mendatang. HIPPMAMORO dituntut untuk tetap kritis dan bersuara lantang tanpa harus kehilangan pijakan intelektual. Oleh karena itu, HIPPMAMORO harus meletakkan sikap dan aksinya dalam koridor agenda-agenda strategis daerah dan bangsa. Tidak terjebak pada fenomena sesaat dan tarian pihak lain yang belum tentu sejalan dengan kejatidirian HIPPMAMORO itu sendiri.
Memang ada nada sumir yang meragukan demokrasi cocok bagi Indonesia, atau bukan seperti ini demokrasi yang kita mau. Namun, demokrasi adalah proses, tak mendadak sontak terwujud. Kelebihannya, demokrasi memungkinkan pelibatan pelaku dalam proses secara massif. Sehingga proses dan pembelajaran bukan hanya milik elit, namun juga rakyat.
Pasti ada jeleknya, proses menjadi lebih riuh dan potensi liar yang tinggi. Kemajuan bisa melambat, ketidakpastian juga bisa meninggi dan menciutkan nyali. Namun itulah tantangan sebuah pembelajaran kolektif atas nama demokrasi. Selama mekanisme checks and balances berjalan berbasiskan akal sehat, tak perlu khawatir demokrasi menjerumuskan. Bila telah sampai pada titik kesetimbangannya, kemajuan eksponensial bukanlah mimpi yang utopis.
Pembangunan jatidiri daerah dan bangsa sebagai bangsa demokratis urgen kita tekankan karena demokrasi tanpa karakter yang kuat dari warga Negara, apalagi pemimpinnya, akan menjauhkan kita dari demokrasi itu sendiri. Mengundang eskalasi ketidakpuasan dan tuntutan meninggalkan demokrasi, kembali pada peradaban yang kerdil.
Kedua, pemerintah daerah harus fokus pembagunan yang berbasis kerakyatan.  Dalam hal ini kerapkali kita temukan kebijakan pemerintah daerah yang tidak menjurus pada kepentingan masyarakatnya satu contoh pemberiaan izin atas beroperasinya tambang pasir besi  di desa yao kecamatan morotai utara yang dalam kajian kami sangat merugikan masyarakat kabupaten pulau morotai karena akan merusak ekosistim laut. Secara gamblang kepentingan daerah atau kepentingan nasional adalah mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termasuk dalam bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Disana disebutkan bahwa tujuan kita adalah ‘membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia'.
Analisa-analisa kritis menunjukkan bahwa kita belum memiliki Pemerintah yang mencerminkan apa yang diinginkan konstitusi di atas. Alih-alih berada pada posisi tersebut, malah diidentikkan menjadi kepanjangan tangan kepentingan para kepentingan individu dan Sekelompok orang.
#InspirasiMembacaMelawan #CelotehSagan
Doc.Dialog Hippmamoro, Balai Kunthi Yogyakarta

Postingan Populer